Aturan PSE Akibatkan Pemblokiran Sejumlah Aplikasi, Begini Reaksi Pakar UGM


Daftar Aplikasi Sudah Melakukan Pendaftaran PSE dan Lolos Blokir Kominfo-MOHI SYED-pexels

MADURA RAYA - Sejumlah pihak mulai menyoroti aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (Pse).

Hal tersebut menyusul adanya kabar yang menyebutkan sejumlah platform media sosial terancam diblokir oleh pemerintah lantaran belum melakukan pendaftaran (PSE).

Sorotan salah satunya dilontarkan oleh Pakar Teknologi Informasi dari Ugm, Ridi Ferdiana.

Dikutip dari laman resmi UGM Jumat (22/7), ia menilai, bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memblokir pelanggar terkait aturan PSE sudah tepat.

Pasalnya, kebijakan tersebut diatur guna memberikan perlindungan dan jaminan keamanan baik data maupun komunikasi masyarakat.

(BACA JUGA:Menang Gugatan, PS Glow Malah Resmi Ditutup, Begini Tanggapan Shandy Purnamasari)

"Kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah mendorong perusahaan menjamin keamanan data dan komunikasi. Yang dikhawatirkan kalau tidak ada kepatutan maka data privasi dan kebijakan bisa bocor," ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya turut memberikan contoh dengan menyebut persoalan saat menghadapi praktik pinjol ilegal.

"Contohnya pada pinjol itu harus daftar karena ada data privasi yang memang harus dijaga mengikuti aturan PSE," imbuhnya.

(BACA JUGA:5 Cara Sukses Jalur Langit, Jangan Diabaikan!)

Dalam keterangannya, ia menjelaskan, bahwa penjagaan dan perlindungan tidak hanya soal data, melainkan juga soal penempatan fisik data center dan data recovery center, dimana klasifikasi antara data-data mana yang wajib disimpan di dalam negeri dan data mana yang bisa disimpan di luar negeri.

Dosen Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM ini turut menyebutkan, pemerintah saat ini memiliki pekerjaan rumah yang segera harus dituntaskan terkait penegakan aturan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kendati demikian, ia mengungkapkan, bahwa pemerintah perlu memperhatikan kemudahan bagi perusahaan yang melaksanakan transaksi elektronik dalam melakukan pendaftaran.

"Harus dipikirkan kemudahan pendafaran bagi perusahaan dan memastikan sistemnya ada. Karena mendaftar ini kan artinya menambah pekerjaan bagi perusahaan," jelasnya.

(BACA JUGA:Tiket Masuk Taman Nasional Komodo Naik Jadi Rp3,5 Juta, Begini Reaksi Presiden Jokowi)

Tak hanya itu, ia mengatakan, bahwa pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada perusahaan terutama di sektor privat seperti inkubasi startup dan komunitas IT agar peraturan tentang PSE bisa diimplementasikan dengan baik.

"Perlu sosialisasi untuk menjelaskan maksud dari melakukan pendaftaran adalah untuk memberikan perlindungan data dan komunikasi," ujarnya.

Berikutnya, perlu dikembangkan mekanisme terstruktur untuk pembinaan yang jelas hingga terkait petunjuk teknisnya.

Sebab, selama ini pembinaan belum dijalankan secara terstruktur, sehingga tidak sedikit perusahaan yang tidak mengetahui secara pasti apakah berkewajiban untuk mendaftar atau tidak.

(BACA JUGA:Viral! Seorang Anak Berkebutuhan Khusus di Bekasi Diduga Dipasung Orang Tuanya)

Sementara jika terjadi pelanggaran dan dijatuhi sanksi pemblokiran akan memunculkan berbagai dampak salah satunya penurunan transaksi ekonomi.

"Contohnya jika WhatsApp diblok, padahal penggunanya sekitar 88 persen populasi di Indonesia. Apabila diambil 20 persen saja yang melakukan transaksi ekonomi lewat WhatsApp, maka ada sekitar 48 juta orang kehilangan mekanisme untuk berkomunikasi finansial, sehingga risikonya besar sekali kalau pembinaanya belum terstruktur," tegasnya.

(MR)

`
Kategori : Nasional